Tanah Datar Upayakan Peningkatan Poin Indikator Barang Milik Daerah (BMD) di MCP Tahun 2022

BATUSANGKAR – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terus mengupayakan peningkatan capaian Monitoring Control for Prevention (MCP) Tahun 2022 dengan capaian target  80 persen.

MCP sendiri merupakan tolak ukur bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan system dan regulasi yang lebih transparan.

Baca juga: Kementan Dorong Pusat Kesehatan Hewan Optimalkan Pelayanan

Inspektur Kabupaten Tanah Datar Desi Rima di Batusangkar, mengatakan ada delapan intervensi area perubahan dalam peningkatan MCP  yang meliputi : Perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

"Alhamdulillah dari delapan indikator yang ditentukan pada tahun kemarin secara urutan Provinsi kita memperoleh kenaikan tingkat pada tahun terakhir berada nomor tiga terbaik, yaitu naik sekitar 11, 96 persen, " katanya.

Baca juga: Hendri Kampai: Koperasi Peternakan Rakyat, Kemandirian Ekonomi Peternak Melalui Dukungan Pemerintah

Ia menjelaskan dari delapan indikator yang ditetapkan, Barang Milik Daerah (BMD) menjadi indikator terendah yang harus ditingkatkan pada 2022 yaitu dengan target capaian 65.00.

Indikator lain yang capaiannya juga rendah adalah perencanaan dan penganggaran APBD, yang mana di 2021 capaian target berada diangka 68, 94, dan di tahun 2022 ditargetkan menjadi 80.00.

Baca juga: Peternakan Kambing Etawa Cukup Menjanjikan Keuntungan

Optimalisasi Pajak Daerah pada 2021 capaian target diangka 70, 76 dan di tahun ini ditargetkan menjadi 75.00, perizinan capain target pada 2021 70, 25 dan pad 2022 ditargetkan menjadi 80.00, manajemen ASN pada 2021 diangka 71, 34 dan pada 2022 ditargetkan menjadi  80.00. Sementara untuk capaian tertinggi ada di tata kelola dana desa yang sudah mencapai 100 persen.

Desi mengatakan, pihaknya akan selalu berupaya melalui admin yang ada di inspektorat dengan intens melaksanakan rapat untuk peningkatan nilai-nilai MCP bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca juga: Hendri Kampai: Penguatan Peternakan Rakyat Solusi Cerdas Kurangi Impor dan Tingkatkan Kesejahteraan

"Pimpinan daerah juga menegaskan segera bersama OPD terkait untuk serius dalam hal ini. Kita harus komit untuk mencapai target MCP kita ini, " jelasnya.

Kepala Bidang Asset BKD Tanah Datar Jimmy mengatakan dari total keseluruhan asset Pemkab Tanah Datar, sebanyak 35 persen diantaranya sudah tersertifikat, sementara sisanya masih dalam proses sertifikasi.

Asisten II Setda Tanah Datar  mengatakan dalam peningkatan pemakaian produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada APBD tahun 2022 telah memakai aplikasi sistem pengawasan ( SISWAS ) oleh BPKP dari laporan APIP Tanah Datar.(JH)