Joni Hermanto
TANAH DATAR - Merasa kurang diperhatikan Wali Nagari, Forum Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (FBPRN) Sekabupaten Tanah Datar gelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jum’at (24/3/2022).
Dalam audiensi dengan DPRD itu, sekretaris FBPRN Susi Eliyaroza, menyampaikan keluhannya agar pihaknya jangan dianak tirikan dengan Wali Nagari. Ia mengatakan FBRPN ini adalah DPRnya di Nagari tapi kurang diperhatikan.
Susi Eliyaroza berharap dengan adanya Audiensi yang sudah lama dinantikan ini, DPRD dapat memperjuangkan aspirasinya, dengan menambah anggaran BPRN.
Tambahnya, untuk kelancaran kerja BPRN di Nagari butuh uang kesejahteraan untuk mengawasi pekerjaan Wali Nagari, dan mengawasi dana yang masuk ke Nagari, ujarnya.
Ketua DPRD Tanah Datar, Roni Mulyadi, menanggapi berbagai pertanyaan dan keluhan dari BPRN dari Nagari, hal ini akan dibawa ke rapat dengan Badan Anggaran nanti.
“Untuk memperjuangkan kapasitas BPRN ini, kami di DPRD, akan memberikan Pokir kami melalui Camat masing-masing, sesuai dengan Undang-undang dan Perda. Juga kami berharap kepada BPRN, tetaplah berkomunikasi dengan DPRD, juga kami minta kepada BPRN, untuk membaca dan meninjau ulang Perbub dan Pernag, untuk kelancaran tugas BPRN yang akan datang, ” tutupnya.
Dalam audiensi yang digelar di Ruangan Sidang Utama DPRD Tanah Datar, dihadiri oleh ketua DPRD, anggota Komisi 1 dan perwakilan dari pemerintah dihadiri oleh Asisten I Setda Tanah Datar dan pejabat Dinas PMDPPKB. (JH).
Afrizal 
PUBLIKKALTARA.COM